BYD Minta Bantuan Pemerintah Usai Pabrik Subang Berkali-kali Didemo Ormas

PT BYD Motor Indonesia menyayangkan demonstrasi organisasi masyarakat yang berulang kali terjadi di fasilitas produksinya di Subang, Jawa Barat. Perusahaan berharap pemerintah dan pihak berwenang turun tangan memberi penjelasan agar tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat.

Sikap itu disampaikan Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, saat ditemui di Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas operasional pabrik di tengah rangkaian aksi unjuk rasa yang datang silih berganti.

Kronologi Demo di Pabrik BYD Subang

Menurut catatan detikcom, pabrik BYD sempat didemo ormas pada akhir Oktober 2026. Aksi itu menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal.

Demonstrasi serupa bukan yang pertama. Pada 2025, aksi di pabrik BYD Subang juga pernah terjadi dan diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Artinya, persoalan ini sudah berulang selama lebih dari satu tahun.

Luther memastikan demonstrasi sejauh ini belum menimbulkan gangguan berarti terhadap operasional perusahaan. Meski begitu, ia menyayangkan aksi yang terjadi karena tuntutan dan informasi yang disampaikan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

"Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat," ujar Luther.

Pernyataan itu menempatkan pemerintah sebagai pihak yang diharapkan menjembatani komunikasi antara perusahaan, ormas, dan warga. BYD sendiri tidak merinci tuntutan spesifik dari demonstran, hanya menyebut informasi yang beredar perlu diklarifikasi.

Alasan BYD Butuh Kepastian Iklim Investasi

Bagi BYD, stabilitas produksi dan kenyamanan berinvestasi bukan hal kecil. Luther menjelaskan, dua faktor itu menjadi pertimbangan perusahaan membangun fasilitas manufaktur di Indonesia, selain potensi pasar otomotif yang besar.

Perusahaan juga memperhitungkan kesiapan rantai pasok dan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, listrik, serta air. Semua elemen itu harus tersedia agar lini produksi bisa berjalan tanpa hambatan.

Luther menyoroti posisi BYD sebagai perusahaan global yang aktivitas bisnisnya mendapat perhatian berbagai pemangku kepentingan internasional. Karena itu, perusahaan ingin menghindari kesalahpahaman mengenai situasi di sekitar pabrik Subang.

"Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global," tuturnya.

Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa dampak aksi unjuk rasa tidak berhenti di pagar pabrik. Persepsi investor dan mitra bisnis di luar negeri ikut menjadi pertimbangan ketika perusahaan menilai risiko operasional di suatu negara.

Serapan Tenaga Kerja dan Target 20.000 Pekerja

Di tengah situasi tersebut, BYD tetap berkomitmen mengembangkan fasilitas manufakturnya di Subang. Perusahaan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 20.000 orang.

Saat ini total pekerja di fasilitas tersebut mencapai 6.000 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 90% merupakan warga negara Indonesia, 80% berasal dari Jawa Barat, dan 30% dari Subang.

Luther menjelaskan, penyerapan tenaga kerja asal Subang belum lebih besar karena perusahaan membutuhkan pekerja berpengalaman di industri otomotif. Wilayah Subang sebelumnya belum memiliki fasilitas manufaktur kendaraan roda empat.

Ada syarat pengalaman yang harus dipenuhi calon pekerja, yakni minimal 1-2 tahun di industri otomotif, khususnya fasilitas produksi, dan hingga 4 tahun untuk posisi tertentu.

"Sehingga kami terpaksa harus mendapatkan beberapa talent yang mungkin berasal dari area Jawa Barat yang sudah atau saat ini masih ada fasilitas manufacturing," tuturnya.

Data itu menjadi konteks penting. Tuntutan lapangan kerja lokal berbenturan dengan kebutuhan kompetensi teknis yang belum sepenuhnya tersedia di Subang. Ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menekan perusahaan.

Kapasitas Produksi dan Posisi Subang dalam Rantai Pasok

Pabrik BYD Subang dirancang sebagai fasilitas produksi berskala besar. Dalam pemberitaan sebelumnya, pabrik ini disebut bisa memproduksi hingga 150 ribu mobil per tahun.

Kapasitas sebesar itu menempatkan Subang sebagai simpul penting dalam rencana ekspansi BYD di pasar otomotif Indonesia. Konsekuensinya, gangguan operasional sekecil apa pun berpotensi berdampak pada target produksi dan jadwal pengiriman.

Namun BYD menegaskan hingga kini operasional belum terganggu berarti. Perusahaan memilih merespons aksi demonstrasi dengan jalur komunikasi, bukan eskalasi.

Pilihan itu masuk akal. Sebagai pendatang baru di industri manufaktur Indonesia, BYD perlu menjaga hubungan dengan pemerintah daerah, warga sekitar, dan kelompok masyarakat di Subang.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Peran Pemerintah

Setelah berkali-kali didemo, BYD menaruh harapan pada pemerintah dan instansi terkait. Perusahaan ingin ada penjelasan resmi mengenai tuntutan demonstran agar informasi yang beredar tidak simpang siur.

Komitmen pengembangan fasilitas di Subang tetap berjalan. Target serapan 20.000 tenaga kerja menjadi acuan jangka panjang, dengan catatan kebutuhan kompetensi industri otomotif bisa dipenuhi.

Yang belum jelas, apakah pemerintah akan memfasilitasi dialog antara BYD, ormas, dan warga. Belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai langkah yang akan diambil.

Bagi warga Subang, persoalan intinya sederhana: seberapa besar pabrik raksasa di lingkungan mereka memberi manfaat kerja langsung. Bagi BYD, pertanyaannya berbeda: seberapa stabil iklim operasional yang bisa dijamin.

Analisis Redaksi

Ada ketegangan yang tidak bisa ditutup dengan pernyataan normatif. BYD membangun pabrik dengan standar kompetensi industri otomotif, sementara sebagian warga Subang belum punya pengalaman di sektor itu karena wilayah tersebut memang belum pernah memiliki fasilitas manufaktur roda empat. Kedua fakta ini sama-sama benar, dan justru di situ letak persoalannya.

Menarik dicermati bahwa 30% pekerja berasal dari Subang, sementara 80% dari Jawa Barat. Angka itu menunjukkan perusahaan tidak menutup pintu bagi warga lokal. Namun tuntutan demonstran tetap muncul, yang mengindikasikan persoalan bukan sekadar jumlah, melainkan komunikasi dan ekspektasi yang tidak pernah dikelola dengan baik.

Di sinilah peran pemerintah diuji. BYD meminta informasi disampaikan seterang-terangnya. Permintaan itu sebenarnya sederhana, tetapi sekaligus sindiran: ada kekosongan penjelasan resmi yang membuat ruang bagi kabar simpang siur. Jika pemerintah hanya menonton, aksi serupa berpotensi berulang, dan yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tetapi juga warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat investasi ini.

Sumber: byd.com