Krisis Air Bakar Batu Tanjungpinang: Warga 13 Hari Kesulitan, Sampai Kecelakaan Angkut Air

Krisis air bersih di Jalan Bakar Batu, tepatnya di depan Kantor PLN, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, belum teratasi. Sinah, pelanggan PDAM Tirta Kepri, mengaku 13 hari berturut-turut kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Kondisi itu membuat aktivitas sehari-hari warga terganggu. Sinah bahkan harus menampung urine di dalam botol plastik karena keterbatasan air untuk kebutuhan sanitasi.

Kepada Batamnews, ia menyebut air hanya sesekali mengalir sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Itu pun tanpa pemberitahuan resmi maupun jadwal pasti dari pengelola.

Kronologi 13 Hari Tanpa Pasokan Air yang Pasti

Sinah menuturkan, kesulitan air di rumahnya berlangsung hampir dua pekan. Tidak ada surat edaran, tidak ada pengumuman, dan tidak ada jadwal distribusi yang bisa dipegang warga.

Satu-satunya harapan adalah aliran air pada dini hari. Itu berarti warga harus terjaga sepanjang malam hanya untuk memastikan ember dan bak penampungan terisi.

"Warga mengaku kesulitan jika harus terus berjaga sepanjang malam hanya untuk menunggu air mengalir," demikian disampaikan dalam laporan Batamnews.

Puncaknya terjadi Sabtu lalu. Sinah mengalami kecelakaan sepeda motor ketika berusaha mengangkut air menggunakan ember secara berulang kali dengan menyeberangi jalan.

Ia memperlihatkan kakinya yang cidera akibat mengangkut air bersih, serta bukti chat kepada petugas PDAM. Menurut pengakuannya, rumah-rumah di seberang jalan justru mendapat pasokan air selama 24 jam.

Perbedaan layanan di ruas jalan yang sama itu menambah beban psikologis. Sebab, pelanggan membayar tagihan dengan tarif yang sama, tetapi menerima perlakuan berbeda.

PDAM Tirta Kepri, Mobil Tangki, dan Alasan Waduk Sei Pulai

Perwakilan PDAM Tirta Kepri sempat datang menawarkan bantuan pengiriman air menggunakan mobil tangki. Sinah mengaku terpaksa menolaknya.

Alasannya dua. Pertama, tempat penampungan air di rumahnya sudah penuh. Kedua, ia punya pengalaman buruk dengan kualitas air dari mobil tangki PDAM.

Menurut Sinah, air yang pernah diterimanya dalam kondisi keruh, berbau karat menyengat, bahkan mengandung serpihan logam. Kualitas itu dinilai tidak layak untuk konsumsi rumah tangga.

Soal penyebab, PDAM Tirta Kepri menyampaikan bahwa krisis pasokan terjadi akibat mengeringnya Waduk Sei Pulai. Waduk itu menjadi salah satu sumber baku air bagi sistem pelayanan di Tanjungpinang.

Penjelasan tersebut belum cukup menjawab persoalan pelanggan. Sinah menilai masyarakat tetap membutuhkan kepastian layanan, terlebih mereka rutin membayar tagihan air setiap bulan.

Ia mempertanyakan bagaimana nasib pelanggan jika kondisi waduk terus mengering dalam waktu lama.

"Jika waduk mengering selama satu tahun, apakah kami harus hidup tanpa air selama satu tahun penuh?" ujar Sinah, seperti dikutip Batamnews.

Beban Ganda Pelanggan: Bayar Tagihan, Tetapi Harus Cari Air Sendiri

Keluhan Sinah merangkum persoalan klasik layanan air perpipaan di daerah. Pelanggan membayar penuh, tetapi ketika gangguan terjadi, risiko sepenuhnya berpindah ke rumah tangga.

Ada sejumlah beban yang ditanggung warga dalam situasi ini:

• Harus membeli air kemasan atau air galon untuk minum dan memasak.
• Harus menampung air hujan atau mencari sumber lain untuk mandi dan sanitasi.
• Harus berjaga malam demi menangkap aliran air yang tidak terjadwal.
• Harus menanggung risiko kecelakaan saat mengangkut air secara manual.
• Harus menyediakan bak penampungan sendiri agar bantuan mobil tangki bisa diterima.

Sinah juga mempertanyakan mekanisme bantuan mobil tangki. Menurutnya, pelanggan tidak seharusnya dibebani kewajiban menyediakan tempat penampungan sendiri, apalagi jika kualitas air yang dikirim belum terjamin.

Ia menilai penyelesaian krisis infrastruktur air bersih merupakan tanggung jawab mendasar perusahaan penyedia layanan air. Bukan tugas warga untuk menutup celah layanan yang bolong.

Dalam konteks yang lebih luas, gangguan pasokan air baku bukan hal baru di sejumlah daerah di Indonesia. Perubahan pola hujan dan tekanan pada kapasitas waduk membuat layanan air perpipaan rentan terganggu, seperti terlihat pada pembahasan mengenai kondisi layanan air bersih di kawasan Kepulauan Riau.

Respons dan Sikap Warga Setelah Mengadu

Sinah berharap PDAM Tirta Kepri segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi gangguan distribusi air bersih. Ia juga meminta kepastian pelayanan bagi pelanggan yang terdampak.

Kekhawatiran lain muncul. Ia takut pengaduannya tidak lagi mendapat perhatian jika persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian.

Meski demikian, Sinah menegaskan tidak menyesal telah menyampaikan keluhannya. Baginya, langkah itu merupakan bentuk tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung hampir dua pekan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari PDAM Tirta Kepri mengenai jadwal perbaikan, durasi gangguan, maupun skema kompensasi bagi pelanggan.

Langkah Berikutnya yang Dinanti Warga Bakar Batu

Ada tiga hal yang dinanti warga Jalan Bakar Batu. Pertama, jadwal distribusi air yang jelas dan diumumkan resmi, bukan informasi yang beredar dari mulut ke mulut.

Kedua, kepastian kualitas air dari mobil tangki. Jika bantuan diberikan, standar kelayakan air semestinya bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar mengalirkan air ke bak warga.

Ketiga, penjelasan tentang durasi krisis. Selama Waduk Sei Pulai belum pulih, pelanggan butuh skenario layanan sementara yang terukur.

Tanpa ketiga hal itu, keluhan serupa berpotensi muncul kembali. Warga di ruas jalan yang sama sudah melihat sendiri bahwa pasokan 24 jam masih bisa dinikmati rumah-rumah di seberang. Pertanyaan tentang pemerataan layanan pun sulit dibendung.

Analisis Redaksi

Kasus Sinah bukan sekadar cerita satu pelanggan yang kebetulan tinggal di titik lemah jaringan distribusi. Ada pola yang lebih mengganggu: gangguan layanan berlangsung lama tanpa pengumuman resmi, sementara kewajiban membayar tagihan tetap berjalan.

Alasan mengeringnya Waduk Sei Pulai masuk akal sebagai penjelasan teknis. Namun penjelasan teknis tidak otomatis menjadi pembenaran atas absennya komunikasi dan rencana darurat. Perusahaan daerah semestinya punya protokol saat sumber baku menurun: jadwal distribusi bergilir yang diumumkan, prioritas wilayah, dan standar kualitas air tangki yang bisa diaudit.

Yang paling telanjur dibiarkan adalah ketimpangan di ruas jalan yang sama. Rumah di satu sisi mendapat aliran 24 jam, sementara sisi lain harus berjaga dini hari. Selisih layanan seperti itu hanya bisa dijelaskan lewat data tekanan jaringan dan posisi pelanggan dalam sistem distribusi. Selama penjelasan itu tidak dibuka, kecurigaan warga akan tumbuh lebih cepat daripada perbaikan pipa.

Kecelakaan yang dialami Sinah adalah biaya sosial dari layanan yang tidak pasti. Warga seharusnya tidak perlu mengangkut air menyeberangi jalan dengan ember, lalu menanggung risiko cedera, hanya karena tidak ada jadwal yang bisa dipegang. Di titik itu, persoalan air berubah menjadi persoalan keselamatan warga.