Klaim BPJS Penyakit Ginjal Melonjak 108 Persen, Kini Peringkat Kedua

Kementerian Kesehatan mengungkap klaim BPJS Kesehatan untuk penyakit ginjal melonjak hampir 108 persen pada 2025. Penyakit ginjal kini menempati urutan kedua klaim, naik dari posisi keempat atau kelima pada tahun-tahun sebelumnya.

Data itu disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam acara yang digelar Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) di Jakarta. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa jumlah pasien ginjal di Indonesia bertambah, bukan sekadar pergeseran cara pencatatan.

Lonjakan Klaim Ginjal di Laporan BPJS 2025

Menurut Nadia, penyakit ginjal selama ini bukan kelompok penyakit dengan klaim terbesar. Posisinya biasa berada di bawah jantung dan stroke. Karena itu, perpindahan ke peringkat kedua pada 2025 dinilai mengejutkan.

"Kita lihat dari laporan BPJS. Kita tahu ada penyakit yang utama jantung, stroke dan ginjal. Biasanya ginjal itu menempati urutan ke 4, ke-5 dari klaim. Tetapi di tahun 2025 klaim BPJS nomor kedua itu ginjal," kata dr. Nadia dalam acara yang diselenggarakan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) di Jakarta baru-baru ini.

Ia menambahkan, kenaikan klaim tidak hanya soal peringkat. Angkanya pun melesat. "Laporan BPJS kemarin peningkatan klaim untuk pasien atau kasus meningkat 108 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari situ kita lihat berarti jumlah pasiennya bertambah sehingga klaimnya bertambah," sambung Nadia.

Dengan lonjakan sebesar itu, penyakit ginjal kini bersaing ketat dengan jantung dan stroke sebagai beban pembiayaan terbesar di Jaminan Kesehatan Nasional. Pembiayaan penyakit katastropik memang menjadi salah satu pos pengeluaran paling berat di BPJS Kesehatan.

Penyakit Ginjal yang Sering Datang Tanpa Gejala

Yang membuat persoalan ini rumit, gangguan ginjal pada tahap awal nyaris tidak memberi tanda. Pasien bisa merasa sehat, lalu tiba-tiba fungsi ginjalnya sudah turun drastis. Nadia menggambarkan kondisi itu dengan gamblang.

"Biasanya kalau gangguan ginjal itu nggak merasa kerusakan ginjal di awal itu nggak ada tanda dan gejalanya. Tiba-tiba fungsi ginjalnya sudah 50 persen. Tiba-tiba fungsi ginjalnya sudah tinggal 25 persen," ujarnya.

Karena itulah, deteksi dini menjadi kunci. Semakin cepat penurunan fungsi ginjal terdeteksi, semakin besar peluang pasien mendapat tata laksana sebelum kondisinya memburuk. Tanpa deteksi, pasien baru datang ketika sudah memerlukan cuci darah atau transplantasi.

Kondisi ini menjelaskan mengapa klaim BPJS bisa melonjak begitu cepat. Pasien yang terlambat terdeteksi membutuhkan perawatan lebih mahal, lebih lama, dan berulang. Beban itu menumpuk di fasilitas kesehatan sekaligus di kas negara.

Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan eGFR

Untuk mendorong deteksi dini, Kemenkes mengarahkan masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Lewat program ini, warga bisa mengetahui kondisi kesehatannya tanpa biaya, termasuk fungsi ginjalnya.

Salah satu pemeriksaan yang dipakai adalah estimasi laju filtrasi glomerulus atau estimated glomerular filtration rate (eGFR). Pemeriksaan ini mengukur seberapa baik ginjal menyaring darah, sehingga penurunan fungsi bisa terdeteksi lebih awal.

"Cek kesehatan gratis gimana caranya masyarakat yang masih sehat yang belum ada keluhan ginjal. Di Puskesmas salah satunya pemeriksaan eGFR mengukur secara awal. Misalnya angka ini turun fungsi ginjalnya sudah bisa kita lakukan tata laksana. Sebelum itu rendah 90 persen atau 70 persen kita sudah tahan," kata dia.

Artinya, intervensi tidak harus menunggu pasien jatuh sakit. Jika hasil eGFR menunjukkan penurunan, tenaga kesehatan bisa langsung melakukan tata laksana untuk memperlambat progresivitas penyakit. Langkah ini jauh lebih murah dibanding cuci darah seumur hidup.

Risiko Berlapis Pasien Ginjal dan Cacar Api

Selain soal biaya dan deteksi, pasien penyakit ginjal menghadapi risiko kesehatan lain. Dalam paparan yang sama, KPCDI menyoroti kerentanan pasien ginjal terhadap penyakit infeksi, termasuk cacar api atau herpes zoster.

Pasien dengan gangguan ginjal umumnya memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, terutama mereka yang menjalani cuci darah rutin. Kondisi ini membuat infeksi lebih mudah menyerang dan berpotensi memperberat penyakit yang sudah ada.

Karena itu, edukasi bagi pasien tidak berhenti pada pola makan dan kepatuhan menjalani terapi. Perlindungan dari infeksi juga menjadi bagian dari penanganan menyeluruh. Komunitas pasien seperti KPCDI berperan menjembatani informasi itu ke anggotanya.

Bagi pasien ginjal kronik, komplikasi infeksi bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal dan meningkatkan risiko rawat inap. Dampaknya terasa langsung pada kualitas hidup sekaligus pada besarnya klaim yang harus ditanggung BPJS.

Beban JKN dan Langkah Berikutnya

Lonjakan klaim ginjal sebesar 108 persen menempatkan penyakit ini sebagai salah satu prioritas pengendalian penyakit tidak menular. Kemenkes menyebut deteksi dini sebagai jalur utama untuk menekan laju pertambahan pasien.

Namun, keberhasilan strategi itu bergantung pada sejumlah hal:

• Jangkauan Cek Kesehatan Gratis hingga ke Puskesmas di daerah, bukan hanya di kota besar.
• Ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu membaca hasil eGFR dan memberi tata laksana lanjutan.
• Kesadaran warga untuk memeriksakan diri sebelum muncul keluhan.
• Pendampingan berkelanjutan bagi pasien yang sudah terdeteksi mengalami penurunan fungsi ginjal.

Tanpa keempat hal itu, temuan Kemenkes hanya akan menjadi angka di laporan tahunan. Pasien baru tercatat ketika fungsi ginjalnya sudah rusak berat, dan klaim BPJS kembali naik pada tahun berikutnya.

Informasi soal data klaim dan kebijakan jaminan kesehatan juga dapat dipantau melalui kanal resmi VIVA serta laman Kementerian Kesehatan. Keduanya menjadi rujukan untuk memverifikasi perkembangan program dan angka terbaru.

Analisis Redaksi

Angka 108 persen bukan statistik biasa. Itu berarti jumlah kasus yang dibiayai negara hampir berlipat dalam satu tahun. Kalau penyebabnya murni pertambahan pasien, maka Indonesia sedang menghadapi gelombang penyakit ginjal yang tidak terlihat di permukaan, karena gejalanya baru muncul ketika fungsi ginjal sudah tinggal separuh.

Yang perlu diawasi justru pelaksanaan di lapangan. Cek Kesehatan Gratis hanya bermakna jika hasil eGFR benar-benar ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai lembar hasil pemeriksaan. Puskesmas butuh kapasitas untuk merujuk, memantau, dan mendampingi pasien berisiko. Tanpa itu, deteksi dini hanya memindahkan beban, bukan menguranginya.

Kemenkes sudah menyebut arah kebijakannya. Kini yang ditunggu adalah bukti bahwa lonjakan klaim tahun ini benar-benar bisa ditekan, bukan sekadar dijelaskan di forum komunitas pasien.

Sumber: kemkes.go.id