Industri Otomotif Minta Mobil Rendah Emisi Bebas Ganjil-Genap Jakarta

Pelaku industri otomotif meminta pemerintah membebaskan kendaraan rendah emisi dari aturan ganjil-genap di Jakarta. Insentif nonfiskal ini dinilai bisa mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Harapan itu disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji seusai menyaksikan Showcase Teknologi Kendaraan Rendah Emisi di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pembebasan ganjil-genap menjadi stimulus tambahan bagi konsumen di samping insentif yang sudah ada.

Harapan Insentif Nonfiskal dari Pelaku Industri

Sarmuji menjelaskan, pelaku industri otomotif menginginkan insentif nonfiskal berupa pembebasan aturan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi. Kebijakan itu diyakini dapat meningkatkan pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan oleh masyarakat.

"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," tutur Sarmuji seperti dikutip dari Medcom.id.

Saat ini, kendaraan listrik menjadi satu-satunya kategori kendaraan rendah emisi yang mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta. Sementara kendaraan rendah emisi lainnya, seperti hybrid dan plug-in hybrid (PHEV), belum memperoleh fasilitas serupa.

Pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan listrik diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. Aturan itu memberikan pengecualian bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Kendaraan Listrik Masih Satu-satunya yang Bebas Ganjil-Genap

Kebijakan ganjil-genap di Jakarta diberlakukan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Kendaraan dengan pelat nomor ganjil hanya boleh melintas pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya, di sejumlah ruas jalan utama pada jam tertentu.

Namun, kendaraan listrik mendapatkan pengecualian. Kebijakan ini menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Pelaku industri otomotif menilai, pengecualian serupa seharusnya juga diberikan kepada kendaraan rendah emisi lain, seperti hybrid dan PHEV. Pasalnya, kendaraan-kendaraan tersebut juga memiliki tingkat emisi yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil konvensional.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih semangat," kata Sarmuji.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan antusiasme pelaku industri otomotif dalam mengembangkan kendaraan rendah emisi di Indonesia.

Dukungan Kementerian Perindustrian untuk Ekosistem Kendaraan Rendah Emisi

Kementerian Perindustrian menyatakan akan terus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi industri otomotif nasional agar berjalan secara berkelanjutan.

"Kementerian Perindustrian akan mendukung sekuat tenaga pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi," imbuh Sarmuji.

Dukungan itu sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan listrik di Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik, serta pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi kendaraan listrik yang dirakit di dalam negeri.

Meski demikian, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan listrik pada 2025 mencapai sekitar 10.000 unit, atau sekitar 1% dari total penjualan mobil nasional.

Pelaku industri berharap insentif tambahan berupa pembebasan ganjil-genap dapat meningkatkan penjualan kendaraan rendah emisi, termasuk hybrid dan PHEV.

Dampak Pembebasan Ganjil-Genap bagi Konsumen dan Industri

Pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi dinilai dapat memberikan beberapa dampak positif. Bagi konsumen, kebijakan ini memberikan kemudahan mobilitas di Jakarta tanpa harus terhambat aturan ganjil-genap.

Bagi industri, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan penjualan kendaraan rendah emisi. Pasalnya, konsumen akan lebih tertarik membeli kendaraan yang bebas dari aturan ganjil-genap.

Namun, kebijakan ini juga menuai kritik. Pengamat transportasi menilai, pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi justru dapat menambah kepadatan lalu lintas di Jakarta.

"Pembebasan ganjil-genap untuk kendaraan rendah emisi akan menambah volume kendaraan di jalan. Ini bisa memperparah kemacetan," kata pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, seperti dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai tidak adil bagi pemilik kendaraan konvensional yang tetap harus mematuhi aturan ganjil-genap.

Meski demikian, pemerintah daerah belum memberikan respons resmi terkait permintaan pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi. Kebijakan ganjil-genap sendiri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah Selanjutnya dan Respons Pemerintah Daerah

Permintaan pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan rendah emisi masih akan dibahas lebih lanjut. Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait.

"Kami akan terus mendukung pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi. Ini bagian dari transformasi industri otomotif nasional," ujar Sarmuji.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi. Namun, sebelumnya Pemprov DKI telah menyatakan akan mengevaluasi kebijakan ganjil-genap secara berkala.

Kebijakan ganjil-genap di Jakarta pertama kali diberlakukan pada 2016 untuk mengurangi kemacetan. Sejak saat itu, kebijakan ini telah beberapa kali diperluas dan disesuaikan.

Pada 2019, Pemprov DKI memperluas ganjil-genap ke 25 ruas jalan. Kemudian pada 2022, ganjil-genap diperluas lagi ke 26 ruas jalan.

Pembebasan ganjil-genap bagi kendaraan listrik mulai berlaku pada 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu insentif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di Jakarta.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah pembebasan ganjil-genap akan diperluas ke kendaraan rendah emisi lainnya. Pelaku industri otomotif berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.

Analisis Redaksi

Permintaan pelaku industri otomotif untuk membebaskan kendaraan rendah emisi dari ganjil-genap Jakarta adalah sinyal bahwa insentif fiskal saja tidak cukup. Mereka butuh kebijakan yang langsung terasa bagi konsumen: kemudahan mobilitas. Pembebasan ganjil-genap adalah salah satu insentif paling efektif karena menyentuh kebutuhan harian pengguna mobil di Jakarta.

Namun, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Ganjil-genap diciptakan untuk mengendalikan volume kendaraan dan polusi. Jika semua kendaraan rendah emisi dibebaskan, termasuk hybrid dan PHEV yang masih menggunakan mesin pembakaran, maka tujuan pengendalian emisi bisa melemah. Pemerintah perlu mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan kendaraan rendah emisi, agar kebijakan tidak menjadi celah bagi kendaraan yang sebenarnya masih menghasilkan emisi signifikan.

Selain itu, pembebasan ganjil-genap untuk kendaraan rendah emisi berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik kendaraan konvensional. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lalu lintas sebelum mengambil keputusan. Jika ingin mendorong adopsi kendaraan rendah emisi, insentif lain seperti pembebasan pajak, subsidi pembelian, atau penyediaan infrastruktur pengisian daya mungkin lebih tepat sasaran.

Yang jelas, transformasi industri otomotif menuju kendaraan rendah emisi membutuhkan dukungan lintas sektor. Kementerian Perindustrian tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi dengan Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kunci. Tanpa itu, permintaan industri ini hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi.